Surabaya – Pemanggilan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Pokok Pikiran (Pokir), ternyata bukan sebagai tersangka, melainkan sebagai saksi. Informasi ini ditegaskan untuk merespons berbagai tudingan tak berdasar yang ramai beredar di media sosial.
Jumat,4 Juli 2025
Khofifah disebut dipanggil oleh KPK sebagai bagian dari proses penyelidikan lanjutan, menyusul pengembangan kasus yang melibatkan beberapa pejabat sebelumnya. Pemanggilan tersebut juga merupakan tindak lanjut dari permintaan kuasa hukum beberapa pihak yang sudah lebih dulu diperiksa.
“Nama KPK memang identik dengan kasus korupsi, namun tidak semua orang yang dipanggil serta-merta bersalah. Pemanggilan ini merupakan bagian dari proses hukum,” jelas Ketua Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Jawa Timur, Heru.
Heru juga menegaskan bahwa dana hibah Pokir bukanlah dana hibah yang bersumber langsung dari gubernur, melainkan dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang proses pengusulannya melibatkan berbagai pihak, termasuk legislatif dan perangkat dinas terkait.
“Tidak benar jika dana hibah ini dikaitkan hanya kepada Gubernur. Proses seleksi penerima hibah dilakukan secara kolektif oleh tim verifikasi yang terdiri dari puluhan orang. Artinya, bukan hanya gubernur yang menentukan,” tambahnya.
Heru menyayangkan maraknya narasi kebencian dan hujatan terhadap Khofifah di media sosial yang dinilainya tidak memiliki dasar hukum yang kuat.
“Kami mengimbau publik untuk menunggu proses hukum yang berjalan. Insya Allah akan ada rangkaian kesaksian yang membuka tabir kasus hibah Pokir ini secara terang-benderang,” tegas Heru.
Pihak MAKI Jawa Timur juga berencana menempuh jalur hukum terhadap pihak-pihak yang menyebarkan ujaran kebencian dan fitnah terhadap Gubernur Jawa Timur di ruang digital sebelumnya.
Editor : Redaksi